KPK TUTUP MULUT KORUPSI PENJABAT PAPUA.

KENAPA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK SEKALIPUN MEMERIKSA PARA PENJABAT PAPUA

Sejak Pemberlakuan UU No. 21 tahun 2001 tentang pemberian Otonomi khusus Bagi propinsi Papua. Pemeberian otonomi khusus bagi Papua ini agar daerah papua  melalui  pemerintah memberikan kewenangan/kebasan dalam pengelolahan sumber daya daerah dan membangun daerahnya sendiri. Pengalokasian Dana Otonomi khusus kepada pemerintah Propinsi Papua berdasarkan jumalah penduduk yang ada di propinsi Papua. seperti halnya jumlah penduduk Intan jaya 61.000.0000.kk dengan pengalokasian dana sebesar 20 juta perorang perbulan. Di propinsi Papua pengalokasian dana otsus sebesar 37 triliun sudah di hitung jumlah penduduk di Propinsi Papua dan pengalokasin dana sebesar 25 juta perorang perbulan.

Sejak pemberlakuan Otsus di propinsi Papua mengucurkan trilliunan dana kepada pemerintah propinsi Papua seperti halnya setiap Tahun pengganggaran dana otsus di Papua sebesar 37 triliun TIDAK termasuk   dengan APBN DAN APBD. sehingga di Papua kuncuran dana triliunan rupiah namun hingga saat ini belum ada perubahan di Papua. lebih memperhatinkan lagi belum ada wujud kerja dan pengalokasin dana ini tidak jelas entah alokasikan dana kemana / yang jelas hilangg di saku para penjabat sendiri.

ratusan triliun di kuncurkan kepada pemerintah propinsi Papua namun pemanfaatna ini belum membawa sebuah perubahan baik dalam infrakstrukktur m fisik maupun non-fisik. para penjabat Papua benar-benar mandi uang sementara para masyrakat terpocok oleh era global dalam berbagai perkembanagan. salah siapa ? dan salah apa..?

salah Siapa....? 

Dalam pemberlakuan otonomi khusus di Propinsi Papua bertolak belankang  dengan harapan masyarakat  sehingga pemberian Otsus ini diberikan karena situasi politik pemerintah pusat  dan sekelompok orang Papua sehingga Otsus ini bukan diberikan untuk membangun daerah tetapi demi kepentingan politik dalam kerangka mempertahankan politik  NKRI. hal ini sejak pemebrian Otsus pemerintah propinsi maupun daerah tidak ada kontroling sehingga berbagai dana yang dikuncurkan di propinsi Papua hanya di atas teks saja.

Para penjabat Papua yang kurang kualitas dan berwawasan sebatas itu, 

Dana triliunan yang turun ke Papua  hillang di para penjabat Papua tanpa suatu konesep pembangunanyang jelas sehingga jika di kaji di lapanag dalam pembangunan infrakstruktur dana otsus tidak sebanding dengan dana yang dialokasikan setiap tahun. para penjabat Papua. sehingga kuncuran triliunan ini  jelas-jelas salah di gunakan oleh peemrintah Intan jaya. bahkan sebagian besar masuk di saku para penjabat.. Para penjabat Papua benar-benar telah korupsi bahkan dalam kesalahgunaan keweanangan.

Komis pemeberantasan korupsi KPK hingga saat ini tidak melakukan penyelidikan terhada para penjabat Papua. ini merupakan salah satu cara pemerintah pusat dalam pembiaran kewenagan sehingga korupsi-korupsi  di Papua kendara sekali di para penjabat Papua. 

Isu rencana KPK Pemeriksaan  terhadap para penjabat Papua namun para penbat Papua mengaku jika KPK pemeriksaan terhadap penjabat Papua maka  Papua akan dimerdekaaak. Dengan isu ini KPK samapai kapan korupsi di Papua

penjabat Papua sendiri bunuh warga Papua sendiri