SEMUA PEJABAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA BERTEMPAT TINGGAL DAN BERUMAH WEWAH DI KOTA SEMENTARA INTAN JAYA HANYA SEBAGAI TEMPAT CARI MAKAN

SEMUA PEJABAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA BERTEMPAT TINGGAL DAN  BERUMAH WEWAH DI KOTA 

SEMENTARA INTAN JAYA HANYA SEBAGAI TEMPAT CARI MAKAN

Apakah Jika bertempat Tinggal di dua daerah bisa kerja Normal ????? pertanyaan ini dilembarkan kepada semua pegawai negeri di seluru pengunungan tengah dan khususunya Kab. Intan Jaya, dalam kenyataan ini beberapa penjabat daerah maupun pegawai negeri sipil dalam menjalankan roda pemerintah di nilai berjalan di temapat.

para pegawai negeri sipil dan Kepala bagaian serta para penjabat birokrasi, dan legislatif di daerah Kabupaten intan jaya rata-reata berdomisliny di kabupaten laian, hal ini menjadi keperhatinana dlam penyelenggaraan pemerinbtrah dalerah di Kbaupataen inatan jaya. 

Penjabat Intan jaya memiliki rumah mewah di sekiatar jYAPURA, NAIRE DAN Timika jika orientasi ini, maka dimana dulunya mereka dilahirkan di daerahh ini, kini mereka memilih hidup di daerah perkotaan, sehinggga dalan menjalankan pemerintahan menjadi kendala karena para penjabat ini memikirkan, Mobil, istri dan anak di kota sehingga untuk mmenjalankan kewajiab di daerah sekedarrr mampir saja maka kesungguhan membangun intan jaya tidak ada.

jika pemimpin yang memiliki orientasi ke depan tentu tidak akan melihat daerahnya seperti yang dulu lagi dan tidak akanmenghindar dari kehidupan sewperti itu justru intan jaya hanya di jadikan sebagai ambil makan dan buang di jakarta, dan perkotaaa,, apa lagi punya rumah mewah mobil, dan istri di daerah lain seperti di Jayapura, Timika , Nabire maka janagan harap intran jaya akan di bang7un oleh orang-ornag tersebut. 

harapan kami para penjabat dan pegawai negeri sipil  dari kabupaten Intan jaya tanam pantat dan rtinggal melatan masyarakat di daerah. jika hal ini tidak intan jaya dulu di isolasi oleh geogerfis makan kini akan rterisoalasi oleh kepentingan politik oleh sekelompok orzng. 

Andaikata sy KPUD kaupaten Jaya jagan harap para penjabat yang berumah permanen di Kabupaten laian atau daerah lain, klarena pikiran tidak akan tenanag di daerah ini dan juga akan merasa asinfg dimana temapat dia dilahirkan.. 

smua ini kembali kepada PERDA dan kebijkan Bupati, tapi kalau bupati juga punya rumah permanen di daerahl ainn he...tidak mustahil dana pembangunan akan di habiskan atas nama jalandinasi dan pembangunaan.

Harpan ingin daerahku seperti di surga di dunia ini namun para pemimpin dan para penjabat birokrasi sendiri belum memiliki konsep pembangunan yan jelassss akan mmmmmmmmemebawa masayarakat Inttan jaya kearah jurang. hal inisudah mulai nyata sejaka bupat dan wakil nbuapati kabauapaten intan jaya diolanbtik justrui lebih banayak waktu dihabiskan di jayapura dan Timika belum alagi para SKPD jstru berkaki panjanag hinggggg tidak sadarkan dirti.

Intan jay6a harapan masyarkat akan sirna jika membiaran sejak din terjadi karana merka tidak sadar akan kemajuan dna perkemangan daerah khusus di daerah Intan jaya ini amkaneeee.e.eeee

KUNJUNGAN KERJA PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA KE SETIAP KOTA STUDY SE INDONESIA

KUNJUNGAN KERJA PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA KE SETIAP KOTA STUDY SE INDO.

Di infokn kpd sluru generasi Intan jaya yg sdg study di brbagai kota study se indo bahwa:
1. pemerintah intan jaya dlm hal ini Kesra dn rombongan akn kunjungan ke tiap study maka setiap kota study melalui BPH mempersatukn persepsi untk aspirasikn harapan khususnya untk kemajuan daerah.

2. Untk setiap kota study, perlu mengetahui dn mengali informasi berhubung sumber bantuan dr pemda. krn hal itu bantuan mutlak untk meningktkn SDM khusus Intan jaya.
3. diharapkn bagi seluru pelajar dan mahasiswa tdk termakan oleh rayuan dn manis kata yg ujungnya mematikan karakter kalian. namun perlu aspirasikan dgn lbh bijak sbg intelektual.

4. tdk dihrapkn kritik yg brsifat trsingung person atu individu mk perlu menyadari kewibawaan kt.
5. alngkah baiknya tmukn slah satu aspirasi dr seluru kota study baik dr Nbr, Jyp, sulawesi dn jawa dn serukn harapan.

PASKALIS BELAU

PASKALIS BELAU

PASKALIS BELAU

APA YANG MENJADI KENDALA DALAM PELANTIKAN SKPD KABUPATEN INTAN JAYA PAPUA

Sen,1 Apr2013 pada 8:37

APA YANG MENJADI KENDALA DALAM PELANTIKAN SKPD KABUPATEN INTAN JAYA PAPUA

Sejak Pelantikan Bupati Kabuapaten Intan Jaya dan Wakil Buapati Kabupaten Intan pada tanggal 17 Desember hingga saat ini belum ada Penetapan SKPD dalam berbagai bidang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Intan Jaya yang Barusan Mekar dan pemilihan Buapati defenitif sejak tanggal 19 Juni hingga saat ini kalau di perkiraan setahun atau sebulan lebih penyelenggaran pemerintah khsususnya di Kabupaten Intan Jaya belum berjalan secara efektif.
Sejak awal pemeilihan Kepala daerah dengan mengebu-ebunya janji Politik dalam proses Kampanye hingga pleno penetapan hingga hampir saja konflik horizontal terjadi di Kantor KPUD kabuapaeten Intan Jaya. sehingga pleno penetapan Buapati di Jayapura dan sampai di MK jakarat dan dimenangkan oleh Bapak Natalis Tabuni SS. M.Si dan Bapak Yan Kobogau S.Th. M.divsebagai bupati dan wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya propinsi Papua massa periode 2012-2017. dan di lantik pada tanggal 19 Desemeber 20013 di Kantor DPRD kabupaten Intan oleh Gubernur Propinsi Papua BAPAK Karma.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya sudah dilantik sejak 18 Desember 2013 anggaran ABT dibagikan kepada SKPD belum ada kejelasan dan  telah di sidang anggaran Kabupaten Intan Jaya dengan Anggaran 700 M. sebagai anggaran pendapatan Daerah Kabupaeten Intan Jaya. anggaran Sidang dilakukan Oleh BUPATI dan DPRD kabupaten Intan Jaya sementara Pelantikan SKPD belum sebagai pengguna anggaran dalam penyelenggaraan Pemerintah. Penetapan SKPD kabuapaten Intan Jaya tanpa alasan yang jelas sampai saat ini mengundur-undur waktu seharusnya sebagai dasar 100 hari kerja Bupati depenitif Kabuapaten Inatan di ukur dari awal 100 hari ini namun hinggga saatt ini SKPDpun belum ada lalu bagimana laporan pengguna anggaran di daerah yang seharusnya di laporkan secara bertahap di pemerintah propinsi dan pemerintah Pusat.

100 hari kinerja kerja Bupati dan wakil bupati kabupaten Intan Jaya di warnai palang-memalang kelompok masyarakat atas bujukan-bujukan orang-orang yang haus jabatabn dan kedudukan di Papua bahkan beradu fisik dan mulut seperti oranhg yang tidak punya intelektual. maaff para penjabat daerah jika memiliki kemampuan inteletual dan memiliki konsep ke depan diharapkan meyelesaikan melalui proses dan mekanisme yang ada jangan seperti orang yang sperti tidak berpendidikan dengan main hakim sendiri secara fisik dan berdebat mulut tanpa prosedur. Bupati defentif diharapkan menetapkan SKPD sesegerah agar penyelenggaraan pemerintah dalam roda pembangunan berjalan sebagimana mestinya apa yang menjadi kendala dalam penetapan SKPD di Kabupaten Intan Jaya. dan jangan memilih berdasarkan pendukung politik dan berdasarkan asal, suku, marga dan daerha bahkan ada yang di berikan Nota Tugas seperti di dinas keuangan dan PU dengan alasan penyelenggaraan pemerintah dalam
silang waktu yang kosong. Dalam penetapan SKPD tidak serentak satu persatu akan mengudnag konflik yang lebih gbesar jadi segerah menetapkan SKPD dan melanbtika ESSALON I,II, dan III. apa yan sebenarnya menjadi Kendala dalam penetapan SKPD pemerintah Propinsi Papua di Jamin UU Otonomi khusus No. 21 Tahun 2001 tentang pemeberian Otonomi khsusu bagi propinsi Papua artinya  pemerintah propinsi Papua diberi kebebasan untuk penyelenggaraan pemerintah terutama dalam ekonomi, sosial, budaya, dan politik lokal serta penyelenggaraan pemerintah diberi kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah dan propinsi berdasarkan kebutuhan melalui mekanismenya. namun Otsus bagi propinsi Papua tidak memberikan  kebebasan dalam POLITK luar Negeri dan Jamian Keamanan (Pengaturan pihak keamanan) selain itu pemerintah memiliki kewenangan sesuai dengan kebutuhan daerah maka bupati segerah menetapkan SKPD kabupaten Intran Jaya melalui mekanisme dan skilll yang dimiliki.

Masyarakat Intan Jaya juga jangan menuntut jabatan berdasarkan suku marga tapi melihat kemampuan untuk membangun daerah, jabatan bukan nenek moyang punya sehingga jika kalau dengar isu belum ada jabatan atas marga palang memalang kantor. ahh namanya dapat jabatan itu berdasarkan Golongan dan skill atau kemampuan kalau seorang sarjana tapi dalam kinerja tidak memiliki skilll atau kemampua ahhh.... sama saja merusak daerah maka harus menunggu waktu dan dilakukan melalui diklat dan peltihan pemerintah bukan asal menjadi Camat. seperti halnya menjadi Camat di Sugapa bukan jabatan yang diwariskan nenek moayong suku sondegau dengan duwitau tidak masih ada marga lain yang memiliki kemampuan untuk memimpin daerah ini lebih baik. secara kasar katanya makanya sekolah supaya tauh struktural pemerintah dan masyarakat di sarankan tidak provokasi dengan  anak2 kalian yamg tidak bertindak berdasarkan intelek itu.

Dengan ini 100 hari Kinerja Bupati dan wakil Buparti Kabupaten Intan Jaya menanamkan Modal yang tidak Efektif dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan Demikian di Harapkan wUJUDKAN JANJI-JANJIIII POLITKKKKKKKKKK ITU


Dr. Mbula Belau di Yogyakarta

amakanieee

PASKALIS BELAU

MEMBANGUN INTAN JAYA MENYIMPAN PERSOLAN BERSAMA

MEMBANGUN INTAN JAYA MENYIMPAN PERSOALAN BERSAMA

Intan Jaya merupakan daerah Otonomi kHuhusus, yang di tumtut berdasarkan UU 21 tahun 2001 tentang Pemberian hak kepada daerah untuk mengembangan SDM/.SDA dan di manfaaatkan  untruk kebutuhan dan kelangsungan bagi kemakmuran rakyat MASyarakat Intan Jaya.

sejak Pemilian bupati karateker di kabupaten intan jaya telah mimicu konflik anatara satu dengan yang lain namun hal itu bukan tembok mpemisaha bagi gfenewrasi dan pemimpimn daerah in9i. harapan agar duduk bersama menjaling dan membangun daerah melalui prosesd study banding di berbagai daerrh di dalam maupun l;uar. seperti halnya kota,bali, kota wisata, kota budaya yogya, kota pertaniann apel di malang dan lainn2.

Sejak awal di kabupaten intan jaya sudah muncul berbagai permaslahan yang menyimpan, baik dalam permasalahan pemanafaaatan kinerja, skpd, dana dan lain maka dalam proses ini tentu menjadi permalaahan awal sehinggga perlu ada kooordinasi pemimpin dan bawahan. contohhh saya sendiri merenung jika gaji pegawai negeri 1.500.0000 -5 UNTUK PEGAWAI baruuu dn pendididkan diatas SLTP- SEMENTARA PEGAWAI TUA BERGOLONGAN dab kepala dinasi 6-12.000. 0000.

Saya jadi tanda tanya bagi pegawai di Kabupaten intan jaya dan kabupaten pemekaran lainnya ko bisa main dana hingga sampai meliaran sementara golongan dan jabatan belum memenuhi. SAYANG karena masyarakat belum menyadari sehingga dana pembangunnan dimainkan oleh otnum tertentu yang seharusnya membangun daerash kita.

beberapa hal yang terjadi di intan jaya dana ratusan juta di bayar untuk membuat laporan tangggung jawab oleh kepala dinas dan sub bidang. hal ini jangant erulang lagi jika itu suatu saat terjadi WAJIB segan membawa persoalan ke KPK.

PGW GAJI MURNI TIDAK SAMPAI MILIRABAN MASYARAKAT JAGA DANA PEMBAGNUNAN DAERAH KITA SAMA-SAMA

PASKALIS BELAU

KPK TUTUP MULUT KORUPSI PENJABAT PAPUA.

KENAPA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK SEKALIPUN MEMERIKSA PARA PENJABAT PAPUA

Sejak Pemberlakuan UU No. 21 tahun 2001 tentang pemberian Otonomi khusus Bagi propinsi Papua. Pemeberian otonomi khusus bagi Papua ini agar daerah papua  melalui  pemerintah memberikan kewenangan/kebasan dalam pengelolahan sumber daya daerah dan membangun daerahnya sendiri. Pengalokasian Dana Otonomi khusus kepada pemerintah Propinsi Papua berdasarkan jumalah penduduk yang ada di propinsi Papua. seperti halnya jumlah penduduk Intan jaya 61.000.0000.kk dengan pengalokasian dana sebesar 20 juta perorang perbulan. Di propinsi Papua pengalokasian dana otsus sebesar 37 triliun sudah di hitung jumlah penduduk di Propinsi Papua dan pengalokasin dana sebesar 25 juta perorang perbulan.

Sejak pemberlakuan Otsus di propinsi Papua mengucurkan trilliunan dana kepada pemerintah propinsi Papua seperti halnya setiap Tahun pengganggaran dana otsus di Papua sebesar 37 triliun TIDAK termasuk   dengan APBN DAN APBD. sehingga di Papua kuncuran dana triliunan rupiah namun hingga saat ini belum ada perubahan di Papua. lebih memperhatinkan lagi belum ada wujud kerja dan pengalokasin dana ini tidak jelas entah alokasikan dana kemana / yang jelas hilangg di saku para penjabat sendiri.

ratusan triliun di kuncurkan kepada pemerintah propinsi Papua namun pemanfaatna ini belum membawa sebuah perubahan baik dalam infrakstrukktur m fisik maupun non-fisik. para penjabat Papua benar-benar mandi uang sementara para masyrakat terpocok oleh era global dalam berbagai perkembanagan. salah siapa ? dan salah apa..?

salah Siapa....? 

Dalam pemberlakuan otonomi khusus di Propinsi Papua bertolak belankang  dengan harapan masyarakat  sehingga pemberian Otsus ini diberikan karena situasi politik pemerintah pusat  dan sekelompok orang Papua sehingga Otsus ini bukan diberikan untuk membangun daerah tetapi demi kepentingan politik dalam kerangka mempertahankan politik  NKRI. hal ini sejak pemebrian Otsus pemerintah propinsi maupun daerah tidak ada kontroling sehingga berbagai dana yang dikuncurkan di propinsi Papua hanya di atas teks saja.

Para penjabat Papua yang kurang kualitas dan berwawasan sebatas itu, 

Dana triliunan yang turun ke Papua  hillang di para penjabat Papua tanpa suatu konesep pembangunanyang jelas sehingga jika di kaji di lapanag dalam pembangunan infrakstruktur dana otsus tidak sebanding dengan dana yang dialokasikan setiap tahun. para penjabat Papua. sehingga kuncuran triliunan ini  jelas-jelas salah di gunakan oleh peemrintah Intan jaya. bahkan sebagian besar masuk di saku para penjabat.. Para penjabat Papua benar-benar telah korupsi bahkan dalam kesalahgunaan keweanangan.

Komis pemeberantasan korupsi KPK hingga saat ini tidak melakukan penyelidikan terhada para penjabat Papua. ini merupakan salah satu cara pemerintah pusat dalam pembiaran kewenagan sehingga korupsi-korupsi  di Papua kendara sekali di para penjabat Papua. 

Isu rencana KPK Pemeriksaan  terhadap para penjabat Papua namun para penbat Papua mengaku jika KPK pemeriksaan terhadap penjabat Papua maka  Papua akan dimerdekaaak. Dengan isu ini KPK samapai kapan korupsi di Papua

penjabat Papua sendiri bunuh warga Papua sendiri

HARAPAN PROGRAM KERJA DI KABUPATEN INTAN JAYA

Harapan Kami Program Utama For Intan Jaya terdiri dari 4 program utama dalam pembangunan Kabupaten intan jaya antara lain sebagai berikut;
1. Pemberdayaan Masyarakat......UKM, Kes, dll

Di Kab. Intan Jaya terdiri dari berbagai lapisan masyarakt hingga di perkampungan yang sulit di jangkau, tentunya menjadi perhatian utamaa dalam pembangunan di daerha oleh Bupati defenitif Kabupaten Intan Jaya, Harapan pembangunan daerah lebih mengara pada pemberdayaan masyarakat desa dan perkampungan. Jika dilihat dari berbagai lapisan masyarakat belum siap bersaing dengan masyarakat di daerah lain. Masyarakat Intan Jaya sejak dini perlu memberikan perhatian khusus dalam kemandirian melalui usha kecil dan menengah (UKM), agar dapat memanfaatkan segalah kekayaan alam yang tersedih ini dapat kelolah dengan sendiri kelak. dan kesehatan perlu perhatian baik penyediahan air bersih, rumah sakit yang memadai dengan melengkapi tenaga medis yang profesional agar masyarakat tidak lari pengobatan di luar, mengembangkan pertanian, peternakan, perikana, dll.

2. Infrakstruktur fisik dan Non-fisik==.... Jalan raya dan perumahan

Infrakstruktur fisik dan non-fisik merupakan merupakan faktor utama gerak maju mundurnya pembangunan Kab. Intan Jya melalui pembukaan keisolasian wilayah antar satu dengan yang lain terus di upayakan, agar penghubung antar wilayah tidak kendala dalam arus pembangunan di daerah Intan Jaya. selain itu perlunya penyedian perumahan pendududk dengan jumlah anggota yang berdomisli di Kabupaten Intan Jaya. dan menyiapkan sarana dan perasaan bagi masyarakat sekitar mulai on sejak dilantiknya
3. Komunikasi dan tranportasi=== Telkomsel dan penerbangan subsidi, kendaraan2

Maju mundurnya seperti daerah di Intan jaya sangat di tentukan oleh kondisi wilayah yang ada.  Intan Jaya Merupakan salah satu dari wilayah otonom. komunikasi dan transportasi bagi kemajuan daerah. LANJUTAN......lihat manfaat transportasi dan komunikasi
4. Sumber Daya Manusia====pelatihan2x dan bantuan study melalui beasisiwa

sebelum hujan siapkan payung, Kabupaten Intan Jaya sejak dini perlu ada pengaderan generasi  baik di perkantoran yang ada maupun yang terus berjalan. SDM yang berkualitas akan bertindak pekerjaan sesuai dengan harapan rakyat. pegawai perkantroan perlu ada pelatihan dan study banding dengan demikian dapat meningkatkan pembangunan daerha Intan Jaya dst.

Perhatian kepada penjabat daerah Gubernur, bupati, dan SKPD di Papua

Pemerintah propinsi Papua hingga saat ini, belum menyadari akan kemajuan daerah mulai dari tingkat daerah khusus dalam pemberdayaan masyarakat daerah.
di propinsi Papua ini alam sudah sediahkan segalah kekayaan alam yang bernilai yang dapat dikelolah dan dapat di manfaatkan melangsungkan hidup.
dana otsus yang diberikan hingga triliunan rupiah tidak akan belarti bagi masyarakat Papua jika dikelolah oleh orang yang bukan profesi karena akan membuat program yang ada-ada saja sehingga tidak pada sasarannya seperti hal 100 juta pertahun setiap tahun.
para pemimpin daerah telah di manjakan oleh dana otsus sehingga daya berpikirpun dimatikan untuk membentuk kemandirian daerah untuk mengelolha sumber daya yang ada, apalagi masyarakat.
di propinsi Papua, telah menyusun berbagai program kerja seperti halnya pembangunan dari desa ke kota namun belum pada sasaran karena tidak koordinasi dari pemerintah
Dana otsus itu sudah diberikan berdasarkan jumlah penduduk Papua perkepala 20-25 juta. tetapi strategi pemerintah sanagat jauh dari harapan seharusnya masyarakat jangan dikasih uang, tetapi diberikan berdasarkan apa yang di buat seperti halnya, bantuan ukm.
Harapan;
seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja, kerja sama pengusaha-pengusaha orang daerah untuk mengelolah segalah kekayaan alam ini. masyarakat diberikan sosialisasi dan motifasi agar terdorong ukm. karena selama ini otsus diberikan hanya ibarat kasih ikan, bukan umpan dan kail demikian juga dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga pemerintah maupun masyarakat hidup tergantung apa yang bisa terjadi jika masa Otsus Habis..? melarat di tanah yang kaya ini.
dalam kenyataan ketergantungan sangat terlihat para penjabat hanya berorientasi pada politik, kejar jabatan dan kedudukan melalui tidak prosedur dan masyarakat diajarkan menjadi masyarakat proposal.dengan demikian kebiasaan kerja di kebun hilang, menyusun program banyak2 jika dana otsus mau cair.
kendala yang paling utama adalah memangku jabatan SKPD tidak sesuai dengan profesi disiplin ilmu yang dimiliki dengan demikian orientasi kerja hanya sekedar di atas kerja tanpa implementasinya.
Pesan.
perumahan dan perkantoran yang mewah tidak akan belarti jika tanpa SDM yang disiapkan. sekalipun power sudah luas, pendidikan tinggi, sarjana, magister, dr. tidak akan belarti jika tidak di implementasikan dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada sasarannya.maka di harapkan kepada pemerintah daerah baik tingkat daerah maupun propinsi utamakan SDM yang profesional dan disiplin ilmu. mendorong pengusaha lokal,UKM, melalui sosialisasi daan koordinasi serta kontroling kaji langsung ke lapangan apa yang sedang dibuatnya. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat agar tidak tergantung tunggu PNS.
selama ini otsus dinyatakan gagal di Papua bukan karena pemerintah pusat tetapi justru para penjabat daerah mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan sasarannya apa lagi kalau dipimpin oleh bukan putra daerah. pembangunan di Papua hanya bisa lihat dengan wujud yaitu, gedung, jalan saja. sementara SDM NOL. jangan mengatakan SDM Papua sudah siap itu boho

ng besar, SDM bukan di ukur dari pendidikan dan gelarnya tetapi memiliki kemampuan, skill yang bisa di implementasikan ke masyarakat tepat dan sasarannya sesuai dengan kebutuhan. Ddalam NKRI ini khususnya di luar Papua sarja ganggur mencapai 25% (DTKDL 2012) karena mereka mau menerima orang yang memiliki profesiona. sehingga lari ke papua menjadi penjabat asal mengambil kebijakan. apa lagi orang Papua coba kalau berani tes PNS/lamar kerja luar Papua, saya jamin tidak akan di terima kecuali jabatan politik.
orang papua akan menangis jika di tidak di siapkan sejak dini.
demikian harapan yang muncul dari situasi dan kebijakan tanpa kemandirian pemerintah dan masyarakat di Papua.